Apakah Kepentingan pejabat lebih penting daripada kepentingan Rakyat, sedangkan diketahui masyarakat miskin di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan masih banyak yang membutuhkan uluran tangan pemerintah.
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten PALI pada Maret 2024 adalah sebanyak 19.790 jiwa atau 9,82% dari total penduduk. Data ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, menjadikan Kabupaten PALI berhasil mencapai tingkat kemiskinan di bawah satu digit,29/08/25.
“Diketahui Pemerintah Kabupaten PALI pada awal tahun 2025 belanja mobil Dinas mewah senilai 12 Milyar lebih untuk digunakan sebagai kepentingan dan kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati PALI dan pejabat lainnya.
Menurut pandangan Hadi Prasmana, S. Kom, Aktifis (AP3).,hal ini ada indikasi pemerintah Kabupaten PALI lebih mendahulukan kemewahan para pejabat daripada rakyatnya.
“Mengapa begitu, karena jika para pemimpin kabupaten PALI lebih mendahulukan kepentingan rakyatnya maka mereka akan menolak atau membeli mobil yang harganya tidak terlalu fantastis, jelasnya.
Karena setelah aturan Efisiensi di gencarkan Presiden Prabowo banyak pemimpin daerah menolak membeli mobil dinas mewah baru seperti.
Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong,Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor,Bupati Temanggung, alasan mereka pun berfariativ mulai dari masih ada mobil bupati lama bahkan mengalihkan anggaran mobil dinas untuk kepentingan rakyatnya,hingga dengan alasan tidak ingin melukai hati rakyat.
Tapi hal ini berbeda dengan Bupati PALI yang terindikasi seolah lebih mementingkan kemewahan dirinya dan kroninya dari pada kepentingan Rakyat, tegasnya.
Bila total 12 Milyar di bagi dari 19 ribu lebih rakyat miskin di kabupaten PALI akan mendapatkan satu kepala 600 ribu lebih, manfaatnya akan terasa untuk masyarakat yang membutuhkan.
Angka 600 ribu untuk satu kepala dapat di berikan berbagai bentuk bantuan, semacam seragam sekolah modal usaha,dan katagori bantuan lainya yang lebih bermanfaat, ungkapnya.
Jika Bupati PALI Asgianto ST dan Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji SH berfikir Pekah dan lebih jernih, maka saat pertama kali menjabat akan menolak,mencoret atau bisa meminta kepada TAPD supaya membeli mobil yang tidak super mewah, bukan malah sebaliknya berfikir tentang kemewahan dirinya dan golongannya, tutupnya.
Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., C.A.
Akademisi Keuangan Negara, berpandangan Kalau soal pengadaan mobil dinas, terutama yang ramai dibicarakan di PALI itu, saya lihat dari kacamata teori keuangan daerah. Prinsip dasarnya adalah asas legalitas. Artinya, setiap anggaran harus jelas prosesnya yaitu dibahas, disetujui, dan ditetapkan. Jadi kalau ada komponen belanja muncul, pertanyaan pertama adalah apakah sudah melalui mekanisme resmi. Itu yang penting.
Nah, selain legalitas, ada juga asas transparansi. APBD itu uang publik, jadi logikanya ya harus bisa dilihat, dibaca, dan dipertanggungjawabkan. Kalau masyarakat kaget ada pos belanja yang tiba-tiba muncul, wajar mereka bertanya karena kuncinya bukan cuma benar atau salah, tapi terbuka atau tidak.
Lalu, bicara kepatutan. Ini sering dianggap hal yang abstrak, padahal jelas diatur. Ada Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2025 yang mengatur plafon harga kendaraan dinas jabatan. Untuk bupati Rp900 juta, wakil bupati Rp750 juta.
Regulasi ini sudah memberikan rambu bahwa jangan sampai lebih dari itu. Kalau ada pengadaan jauh di atas batas itu, ya minimal harus ada penjelasan kenapa bisa begitu.
Dari sisi prinsip, kita kenal istilah money follow program. Artinya, belanja daerah itu sebaiknya ikut arah prioritas pembangunan. Mobil dinas boleh saja, tapi prioritasnya tetap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Membahas permasalahan mobil dinas ini bukan semata mobilnya perlu atau tidak, tapi apakah sesuai dengan prioritas dan kemampuan fiskal daerah? Jadi menurut saya, kalau dikaitkan ke kasus PALI, ini bisa jadi pelajaran tentang pentingnya konsistensi antara teori, asas, dan praktik.
Menurut sumber para akademisi dan pengamat kebijakan publik lainnya, tindakan bupati membeli mobil dinas mewah di tengah kondisi ekonomi sulit rakyat memang menunjukkan adanya ketidaksesuaian prioritas, mengesankan kurangnya sense of crisis dan empati terhadap masyarakat yang terdampak, serta menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran publik, seperti yang terjadi pada polemik pembelian mobil dinas di Pamekasan dan PALI.
Ketidaksesuaian Prioritas, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dapat dialihkan untuk pembelian mobil dinas mewah, hal ini menunjukkan adanya pemaksaan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik.
Kurangnya Sense of Crisis, pembelian mobil dinas mewah di tengah kondisi masyarakat yang berhemat atau mengalami kesulitan menunjukkan kepala daerah tidak memiliki kepekaan terhadap krisis yang sedang terjadi di lingkungannya.
Pembelian mobil dinas mewah juga membuka pertanyaan tentang transparansi penggunaan anggaran daerah dan akuntabilitas pejabat publik dalam mengelola dana publik.